Hidup Untuk Berbagi

KONSEP DAN KESENJANGAN SOSIAL

Konsep Kesejahteraan
Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat
kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat
kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan
adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu
mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan.
Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana
intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat.
Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun
tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas
kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua,
keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi
kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial.
Sebagai atribut agregat, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks
atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan bersifat kompleks
karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antardimensi dan ada dimensi yang sulit
direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu intensitas tunggal
yang merepresentasikan keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu
representasi distribusional dari keadaan itu.
Penentuan batasan substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan menjadi
perdebatan yang luas. Perumusan tentang batasan tersebut seringkali ditentukan oleh
perkembangan praktik kebijakan yang dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara yang
tidak lepas dari pengaruh dinamika pada tingkat global.Meskipun penentuan lingkup substansi kesejahteraan tidak mudah, namun berbagai
penelitian awal mengenai kesejahteraan secara sederhana menggunakan indikator output
ekonomi per kapita sebagai proksi tingkat kesejahteraan. Pada perkembangan
selanjutnya, output ekonomi perkapita digantikan dengan pendapatan perkapita. Output
ekonomi perkapita dipandang kurang mencerminkan kesejahteraan masyarakat karena
output ekonomi lebih mencerminkan nilai tambah produksi yang terjadi pada unit
observasi, yaitu negara atau wilayah. Nilai tambah itu tidak dengan sendirinya dinikmati
seluruhnya oleh masyarakat wilayah itu, bahkan mungkin sebagian besar ditransfer ke
wilayah pemilik modal yang berbeda dengan wilayah tempat berlangsungnya proses
produksi.
Menanggapi kritik terhadap penggunaan output ekonomi perkapita, maka pendapatan
rumahtangga digunakan sebagai proksi kesejahteraan karena dipandang lebih
mencerminkan apa yang dinikmati oleh masyarakat wilayah. Namun, data pendapatan
rumah tangga seringkali sulit diperoleh sehingga digunakan informasi tentang konsumsi
rumah tangga. Salah satu kelemahan dari konsumsi rumah tangga adalah taksiran yang
cenderung berada di bawah angka pendapatan rumah tangga yang sesungguhnya.
Penggunaan output ekonomi perkapita atau pendapatan rumah tangga dipandang kurang
relevan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat karena hanya memperhatikan faktor
ekonomi saja. Hal ini mendorong penggunaan indikator lain yang lebih komprehensif.
Atas promosi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, saat ini Indeks
Pembangunan Manusia sebagai penilaian yang bersifat komposit atas perkembangan
konsumsi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat digunakan secara luas untuk mengukur
perkembangan kesejahteraan masyarakat.
2.2. Konsep Kesenjangan
Pemahaman terhadap konsepsi kesejahteraan menuntut tidak hanya representasi
intensitas agregat, tetapi juga representasi distribusional kesejahteraan antarkelompok
masyarakat atau antardaerah. Representasi distribusional merupakan muara dari
persoalan yang mendasar, yaitu keadilan. Kesenjangan tidak lain adalah suatu representasi
distribusional tersebut.
Konsep tentang kesenjangan mempunyai kemiripan dengan konsep tentang perbedaan.
Seseorang mempunyai tinggi tubuh yang berbeda dengan seseorang yang lain. Fakta
menunjukkan adanya perbedaan tinggi tubuh. Pemahaman terhadap perbedaan sepertiitu relatif bersifat netral dan tidak terkait dengan moral pemahaman. Berbeda halnya
kalau membicarakan perbedaan kekayaan dari kedua orang itu, maka umumnya terdapat
inklinasi moral tertentu. Pemahaman terhadap perbedaan kekayaan mempunyai implikasi
moral dalam konteks hubungan sosial, misalnya siapa yang harus lebih toleran, bagaimana
pembebanan kewajiban sosial pada tiap orang itu, dan sebagainya.
Pembahasan kesenjangan menghendaki pendefinisian kelompok-kelompok dalam
masyarakat. Pendefinisian kelompok yang sejak awal sering digunakan adalah kelompok
pendapatan. Masyarakat dibedakan menurut kelompok-kelompok 10 persen populasi
(decile), mulai dari kelompok 10 persen populasi berpendapatan terendah, kelompok 10
persen populasi berikutnya dengan pendapatan yang lebih tinggi, dan seterusnya. Cara
pengelompokkan lain adalah berdasarkan tingkat pendapatan: 40 persen populasi dengan
pendapatan terendah, 40 persen berikutnya dengan tingkat pendapatan menengah, dan
20 persen populasi yang berpendapatan tinggi.
Selain pengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan, pengukuran
kesenjangan juga menggunakan daerah sebagai basis pengelompokkan. Pengelompokkan
berbasis daerah tersebut mempunyai implikasi pengamatan kesenjangan masyarakat
antardaerah. Berbagai cara pengelompokkan lain yang telah biasa digunakan adalah
kelompok masyarakat wilayah desa dan masyarakat wilayah kota. Selain itu, saat ini
juga berkembang perhatian terhadap pengukuran kesenjangan berbasis gender.
Kondisi kesenjangan kesejahtaraan umumnya dinyatakan dalam bentuk indikator
kesenjangan. Berbagai studi pada umumnya menggunakan kurva distribusi Lorenz dan
indeks kemerataan distribusi Gini. Berbagai studi lain menggunakan indikator
kesenjangan antardaerah yang pertama kali diperkenalkan oleh Williamson. Penghitungan
indeks Gini dilakukan berbasis pada kurva distribusi Lorenz, sedangkan indeks Williamson
berbasis kepada angka varian dalam distribusi statistik.
Kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarkelompok maupun antardaerah selalu terjadi.
Persoalannya adalah apakah kesenjangan tersebut menurun atau menaik sejalan
dengan perubahan waktu atau kenaikan rata-rata kesejahteraan? Lebih lanjut, apakah
kesenjangan tersebut menyebabkan hal-hal yang tidak bisa ditolerir lagi? Secara
teoritik kesenjangan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu faktor alam, faktor kultural, dan
faktor struktural (kebijakan). Teori-teori mengenai proses kesenjangan pada umumnya
menekankan kepada peranan satu atau lebih faktor tersebut.Penelitian Kesenjangan
Rangkaian berbagai penelitian tentang kesenjangan ditandai oleh tonggak-tonggak
temuan. Kuznets (1954) tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti
kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-sectional dan
menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita
pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah.
Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika
pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali.
Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan
antarwilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan ratarata
antarwilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah.
Di samping pola dan faktor penentu kesenjangan, peneliti juga mengamati proses
terjadinya kesenjangan. Myrdal (1957) melakukan penelitian tentang sistem kapitalis
yang menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan
harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi pusat-pusat perkembangan
kesejahteraan. Di sisi lain, wilayah-wilayah dengan harapan tingkat keuntungan yang
rendah tidak akan berkembang sehingga terjadi kesenjangan. Teori efek polarisasi
menjelaskan kesenjangan antarwilayah yang meningkat karena berpindahnya faktor
produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah yang lebih maju. Sebaliknya terdapat
teori yang menjelaskan proses yang berlawan arah, yaitu teori efek penetesan yang
menjelaskan penyebaran faktor produksi dari suatu wilayah yang telah maju ke wilayah
yang belum maju karena di wilayah yang telah maju terjadi eksternalitas negatif yang
makin besar.
Dalam penelitian lain, kesenjangan juga dikaitkan dengan faktor alam, yaitu tingkat
kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. Sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa
urbanisasi, sebagai akibat dari kesenjangan perdesaan dan perkotaan, merupakan proses
menuju suatu bentuk tertentu dari keseimbangan. Guna memberikan gambaran
perkembagan terakhir tentang penelitian kesenjangan, berikut ini disampaikan tinjauan
singkat dari beberapa hasil penelitian.
Zhicheng Liang (2005) menjelaskan mengenai pola hubungan perkembangan sektor
keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada disparitas antarwilayah di
China khususnya kesenjangan wilayah pesisir dan daratan. Penelitian ini berusaha
mengeksplorasi bagaimana keadaan perekonomian makro di China pasca diberlakukannyadualisme sistem ekonomi China (lebih bersifat kapitalis untuk wilayah pesisir dan sosialis
untuk wilayah daratan). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan
sektor keuangan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir,
tapi tidak memberi dampak pada wilayah daratan, dan fakta ini diperburuk oleh lemahnya
pertumbuhan sektor keuangan di wilayah daratan yang secara kontekstual semakin
memperburuk disparitas antara wilayah pesisir dan wilayah daratan di China. Penelitian
tersebut menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto provinsi di China, dan melihat
tingkat kesenjangan berdasarkan indeks Gini.
Salvadore Barrios dan Eric Strobl (2006) menuliskan laporan penelitian mengenai hubungan
antara kesenjangan antarwilayah dengan pembangunan ekonomi. Penelitian ini
menggunakan data Produk Domestik Bruto di negara-negara Uni Eropa yang diolah dengan
metoda ekonometrik untuk menjelaskan pola hubungan antara PDB dengan kesenjangan
antarwilayah yang berbentuk kurva huruf U terbalik. Hasil penelitian ini memberikan
bukti kuat bahwa untuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memilki pola
kesenjangan wilayah yang berbentuk kurva huruf “U” terbalik. Temuan ini sejalan dengan
temuan Kuznets. Temuan lain dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel yang
berkaitan dengan kebijakan penggabungan ekonomi negara Uni Eropa antara lain struktur
anggaran negara dan desentralisasi fiskal dan mekanisme redistribusi jaminan sosial
memberi dampak terhadap kesenjangan antarwilayah.
Penelitan unik yang dilakukan oleh Diego Andre de Assumcao (2005) mencoba
mengeksplorasi peran pengetahuan masyarakat sebagai faktor utama dalam mengurangi
kesenjangan antarwilayah di Brazil. Dalam laporan penelitian, mereka memaparkan
berbagai alternatif untuk sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai
saluran atau kanal informasi. Penelitian ini juga dikaitkan dengan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium di Brazil. Tujuan Pembangunan Milenium tersebut digunakan
sebagai indikator untuk memperlihatkan perkembangan Brazil dalam peningkatan
kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan wilayah.
Penelitian kesenjangan antardaerah di India yang relatif baru dilakukan oleh B.
Bhatacharya dan A Sakthivel (2004). Penelitian ini menganalisis kesenjangan wilayah
yang terjadi di India. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk
Domestik Bruto, Produk Domestik Regional Bruto, dan pendapatan perkapita sebagai
dasar analisis statistik deskiptif untuk menjelaskan kinerja pertumbuhan wilayah dan
perubahan struktur wilayah-wilayah di India. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa
pembangunan industri di India berjalan secara cepat dan terpusat di wilayah-wilayah dengan infrastruktur memadai. Pola pembangunan seperti ini semakin mempertajam
kesenjangan antarwilayah di India. Temuan lainnya adalah adanya korelasi negatif antara
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan. Hal ini secara berantai
menimbulkan suatu masalah yang simultan, yaitu beban wilayah yang berat dengan jumlah
penduduk tinggi dan pendapatan yang rendah sehingga mendorong migrasi ke wilayah
lain yang lebih maju. Di sisi lain, masalah yang terjadi di wilayah tujuan adalah tidak
meratanya tingkat pendidikan yang menyebabkan timbulnya masalah sosial pengangguran
yang mengarah pada meningkatnya kriminalitas.
Penelitian lain yang relevan dengan desentralisasi dilakukan oleh Christian Lessmann
(2006). Ia meneliti mengenai hubungan desentralisasi fiskal dengan kesenjangan wilayah.
Penelitian ini mengunakan beberapa data statistik ekonomi 17 negara OECD yang diolah
melalui analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa negara
dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki kesenjangan wilayah yang
rendah. Kewenangan dan otonomi lokal terhadap kapasitas fiskal wilayah yang besar
akan dapat mengurangi kesenjangan. Namun, hasil temuan ini hanya berlaku bagi negaranegara
maju saja. Bagi negara berkembang dan miskin, desentralisasi mungkin akan
menyebabkan semakin tajamnya kesenjangan antarwilayah. Hal ini disebabkan masih
tingginya tingkat korupsi dan lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan
sumber daya dan pelayanan publik.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s