Hidup Untuk Berbagi

Perkembangan konsep kesejahteraan sosial

A. LATAR BELAKANG

Visi pembangunan nasional dewasa ini telah berusaha menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Pembangunan ekonomi diyakini harus sejalan dengan pembangunan social sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyumbang langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan social; dan sebaliknya, pembangunan social dapat menyumbang langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Di masa lalu pembangunan ekonomi mengalami distorsi yang cukup serius, sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang terdistorsi telah menyebabkan timbulnya masalah social yang demikian serius, seperti kemiskinan, disharmoni keluarga, tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi, ketidakadilan terhadap perempuan, dan meningkatnya pengangguran. Masalah-masalah social tersebut dapat melahirkan dehumanisasi dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Lebih lanjut, semua masalah social tersebut telah menjadi hambatan utama bagi pembangunan ekonomi dan social.

Disamping itu, adanya perkembangan komitmen global dalam berbagai konvensi dimaksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan penduduk miskin dan rentan sosial ekonomi, meningkatkan keterpaduan sosial dan ekonomi yang didasari pada hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung.

Undang–undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial selama ini telah menjadi landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dalam era otonomi daerah dan memperhatikan perkembangan masalah sosial serta perkembangan komitmen global, keberadaan undang-undang tersebut dipandang sudah kurang sesuai dengan keadaan dan arah kecenderungan perubahan sosial. UU tersebut dirasa tidak lagi memadai untuk menjawab permasalahan sosial yang ada dan secara jelas kurang sejalan dengan produk hukum lainnya yang sesuai dengan perkembangan paradigma pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan adanya Undang-Undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

B. ALASAN FILOSOFIS, YURIDIS, KONSEPTUAL DAN SOSIOLOGIS

1) Alasan filosofis

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45. Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya.

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan kepemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaaan UUD 45 yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk Undang-Undang.

2) Alasan yuridis

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, dan akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang layak yang diatur dengan undang-undang

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD 45 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial (protection measures) sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (state obligation) dalam menjamin terpenuhinya hak dasar dasar warganya yang tidak mampu, miskin atau marginal. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya”.

Sementara itu, komitmen dunia tentang pembangunan sosial/kesejahteraan sosial, telah disepakati oleh berbagai negara termasuk Indonesia, membawa konsekuensi bahwa permasalahan sosial dan penanganannya di setiap negara dipantau sekaligus didukung oleh masyarakat internasional. Sebagai perwujudan dari komitmen dimaksud, setiap negara diharapkan melaporkan hasil yang telah dicapai.

Komitmen global dan regional dalam pembangunan kesejahteraan sosial harus diupayakan pencapaiannya meliputi antara lain konvensi-konvensi tentang HAM, hak anak, hak wanita, hak penyadang cacat/ orang yang memiliki kemampuan yang berbeda, pelayanan sosial bagi korban NAPZA, dan berbagai protokol tambahan yang terkait, antara lain : Single Convention on Drugs Tahun 1961 beserta Protokol 1972 (Dasar Hukum Narkotika Internasional); Convention on Psychotropic Substances 1971; Deklarasi Menlu ASEAN tentang Narkotika di Manila tahun 1976; Resolusi PBB No. 44/1982 tanggal 20 Desember 1989, Penetapan Tahun 1994 sebagai Tahun Keluarga Internasional; UN-World Programme of Action Concerning Disabled Persons, 1980; Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak), 1990; Resolusi PBB No. 047/237 tanggal 8 Desember 1993, Penetapan tanggal 15 Mei 1993 sebagai Hari Keluarga Internasional; Konferensi Dunia tentang Hak Azasi Manusia (HAM), Wina 1993, (Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Adalah Pelanggaran HAM); KTT Dunia Pembangunan Sosial (WSSD) 1995; Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan, di Beijing 1995; Sidang Khusus ke 24 Majelis Umum PBB mengenai hasil KTT Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Copenhagen + 5 di Jeneva) Tahun 2000; Asia Pacific Decade of Disabled Persons : 1993-2002; Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Hari Internasional Penyandang Cacat; Konvensi PBB tentang Hak Asasi Penyandang Cacat (Piagam Millenium III).

Berdasarkan landasan yuridis formal dan konvensi-konvensi international yang telah menjadi komitment nasional, maka dalam pelaksanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai :

(1) landasan/dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial;

(2) pemberi arah kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;

(3) alat kontrol/kendali pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

3) Alasan konseptual

Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Negara-bangsa Indonesia didirikan dengan perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Itulah sebabnya, gagasan kesejahteraan sosial tersebut sudah disebut pada bagian pembukaan UUD 1945.

Tetapi gagasan yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut tidak lahir di dalam konteks sendiri. Ia lahir sejalan dengan perkembangan umum masyarakat dunia, terutama para pemenang Perang Dunia II (PD II) yang mulai berefleksi tentang masalah perbenturan ideologi yang menjadi penyebab pertikaian. Beberapa negara Eropa, khususnya Inggris, dan Amerika Serikat memandang penting melakukan ”kompromi ideologis” antara “sosialis” (kiri) dan ”kapitalis” (liberal, kanan): social demokratik. Kompromi ideologis memperkuat model ”Welfare State” (pajak tinggi, pelayanan sosial diperbaiki, asuransi sosial dan pensiun dipenuhi, pendidikan dijamin pemerintah, layanan kesehatan tersedia). Sebelumnya sudah ada asuransi sosial (von Bismarck, 1880-an); social security act untuk mengurangi pengangguran (New Deal dari Roosevelt, 1935); Beveridge (the Beveridge Report tahun 1942) yang menjadi cikal-bakal ”social administration” yang menyediakan layanan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan mencakup seluruh masyarakat).

Di awal tahun 1950-an PBB mensponsori penyebaran sistem kesejahteraan sosial di negara-negara baru merdeka. Model yang diperkenalkan sangat sempit, yakni yang bersifat remedial (koreksional dan rehabilitatif). Fokus: anak-anak, keluarga, remaja, lansia. Indonesia tentu saja tidak luput dari pengaruh ini. Kelahiran Departemen Sosial dan pendirian lembaga pendidikan kesejahteraan sosial pertama di Bandung (yang menjadi cikal-bakal Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial/STKS) merupakan dampak dari program PBB di tahun 1950-an tersebut. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial di Indonesia diterjemahkan dalam kerangka pendekatan administrasi sosial (social administration) yang lebih diarahkan pada penyediaan layanan bagi kelompok-kelompok paling rentan di masyarakat seperti orang-orang cacat, lanjut usia, anak terlantar, dan lain-lain. Tetapi di akhir tahun 1960-an PBB mulai mengoreksi kebijakannya dan mulai mensosialisasikan ide-ide pembangunan sosial yang lebih luas.

UU No. 6 tahun 1974 tampaknya mencerminkan semangat gerakan kesejahteraan sosial PBB tahun 1950-an. Ia merupakan usaha mengadopsi sebagian dari konsep negara kesejahteraan yang bentuknya sudah mulai mapan di negara-negara Eropa dan Amerika. Tetapi gagasan dasarnya masih mencerminkan model ”remedial”, ”koreksional” melalui mekanisme administrasi sosial. Tetapi untuk indikator kesejahteraan makronya pemerintah sudah mulai mengadopsi pendekatan ”basic needs” sejak awal tahun 1980-an. Sistem kesejahteraan sosial Indonesia kurang appresiatif terhadap sistem dan praktik kesejahteraan sosial lokal Indonesia (misalnya yang berbasis agama, berbasis adat-kelompok suku). Sistem kesejahteraan dan pelayanan sosial yang ada masih bias perkotaan, remedial dan terarah pada kelompok-kelompok yang terbatas.

Model negara kesejahteraan ”institutional” saat ini, bahkan sejak tahun 1980an, sudah mulai ditinggalkan. Ideologi ”sosial demokratik” mulai dipersoalkan. Ia dituduh sebagai penyebab kegagalan pertumbuhan ekonomi karena membebani ekonomi lewat pajak yang tinggi dan biaya pelayanan sosial yang mahal. Akibatnya, anggaran bagi program-program pelayanan sosial diturunkan; beberapa negara skandinavia yang dikenal paling kuat dan konsisten mulai melirik sektor swasta dan sektor kerelawanan. Negara-negara pelopor ”welfare state” mulai mengadopsi gagasan ”pluralisme kesejahteraan” (welfare pluralism). Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan kesejahteraan tidak lagi dimonopoli Negara, tetapi dibagi bersama-sama kalangan swasta (perusahaan-perusahaan), lembaga-lembaga social masyarkat (termasuk organisasi keagamaan), dan lembaga-lembaga kerelawanan (seperti LSM yang mengumpulkan dana-dana amal).

Adopsi model “Negara kesejahteraan” oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sejak awal tahun 1960-an baik yang institutional maupun yang residual dirasa kurang relevan dengan kebutuhan. Adopsi model-model tersebut di negara yang sedang berkembang telah melahirkan beberapa dampak sebagai berikut:

· Negara tidak sanggup membiayai kebutuhan pelayanan yang mahal. Akibatnya pelayanan bersifat terbatas (baik dari sisi volume, maupun jangkauannya).

· Jumlah fasilitas dan tenaga profesional pelayanan sosial tidak sebanding dengan volume masalah yang dihadapi. Akibatnya, pelayanan menjadi exclusionis, banyak orang yang ”berhak” (entitle) atas pelayanan tidak bisa dilayani.

· Kebijakan pelayanan sosial kurang apresiatif dan kurang mampu membangun aliansi strategis dengan potensi-potensi lokal yang ada di dalam budaya masyarakat.

· Program-program pelayanan sosial dipandang sebagai ”tidak produktif” dan hanya menghamburkan anggaran negara karena hanya membantu kalangan paling rentan di masyarakat. Itulah sebabnya, anggaran untuk program-program sosial biasanya dipandang sebelah mata, karena dianggap sebagai ”anggaran amal”.

Demikianlah yang terjadi di Indonesia. Hingga saat ini negara Indonesia belum mampu mewujudkan sistem kesejahteraan sosial yang dikelola penuh oleh pemerintah (welfare state) yang memungkinkan pelayanan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem jaminan sosial nasional. Oleh sebab itu, dewasa ini gagasan tentang peran negara sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan sosial perlu ditinjau ulang. Jika gagasan itu terus dipelihara maka, selain akan semakin membebani negara, juga akan semakin menelantarkan orang-orang yang memiliki masalah kesejahteraan sosial.

Itulah sebabnya, diperlukan sebuah dasar hukum atau undang-undang yang memungkinkan negara berbagi peran dengan komponen-komponen sosial lain, seperti dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial universal di Indonesia. Keberadaan dasar baru tersebut memiliki beberapa nilai strategis yang sangat penting dan tetap sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila, yakni mewujudkan ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan UUD 1945 .

Pertama, dasar hukum tersebut akan memberi landasan hukum, perlindungan dan jaminan bagi kerjasama produktif antara negara dan pemerintah dengan pihak swasta dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan, penyediaan layanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kapabilitas kalangan penyandang masalah sosial agar mampu mengembangkan dirinya.

Kedua, Dasar hukum tersebut akan menjamin interkoneksi dan integrasi pelbagai komponen perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial yang lebih spesifik mengangkut beberapa masalah khusus. Integrasi ini akan memastikan bahwa pelaksanaan pelbagai undang-undang khusus, seperti perlindungan anak, kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain, terarah pada satu tujuan dan muara yang sama.

Ketiga, dasar hukum baru tersebut akan memberi orientasi baru program pembangunan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan perkembangan global saat ini dan sekaligus mengantisipasi kecenderungan masalah-masalah sosial yang akan ditimbulkannya.

Keempat, dasar hukum baru ini akan memberi kerangka baru pembangunan sosial yang tidak semata-mata memberikan pelayanan yang bersifat pasif kepada orang-orang, keluarga dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial; melainkan sekaligus bersifat aktif dan bernuansa investasi sosial. Undang-undang ini memastikan bahwa pembangunan sosial merupakan sebuah investasi produktif dalam rangka pengembangan potensi dan kapabilitas manusia sehingga pada gilirannya mereka dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakatnya.

Secara garis besar, landasan hukum bidang kesejahteraan sosial, yang selanjutnya disebut ”Sistem kesejahteraan sosial nasional (SKSN)” diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualita dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara

4) Alasan sosiologis

Ketidaksesuaian produk hukum yang ada dengan pelaksanaan peran negara yang selayaknya dilakukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial maka akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam pemenuhan hak atas peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Secara sosiologis, hal ini akan menimbulkan kemiskinan struktural, ketelantaran, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar. Hal ini, secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Dampak psikologis yang ditimbulkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang sistem kesejahteraan sosial nasional bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu terganggunya rasa keadlian (sense of equity), munculnya kecemburuan sosial, ketidakberdayaan, sikap fatalistik dan agresivitas, serta perilaku menyimpang lainnya.

Untuk menjamin terpenuhinya hak sosial, dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial pada tingkat lokal, nasional, dan global, maka perlu dilakukan pembaruan sistem kesejahteraan sosial nasional secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dengan adanya pengaturan tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional dalam bentuk undang-undang berarti negara telah memberikan perlindungan sosial dan layanan yang berpihak kepada rakyat miskin, sehingga keadilan sosial dirasakan oleh semua warga tanpa terkecuali sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial tidak memadai lagi dan perlu diperbarui agar sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1). Tujuan

Memberikan justifikasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional

2). Kegunaan

Dengan adanya Undang-Undang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional berfungsi sebagai landasan yuridis formal bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan Sistem Kesejahteraan Sosial nasional

D. METODA PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan secara umum yaitu pendekatan sosio yuridis, dengan melakukan telaahan dari hasil penelitian, pengkajian teoritis, kajian empiris, dengar pendapat, konsultasi publik dan observasi lapangan yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

1. Menganalisa dan mengkaji sistem dan mekanisme pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh daerah;

2. Analisis sandingan dari berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial;

3. Analisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan tehnis), yang meliputi Pemerintah Daerah dan instansi/dinas terkait, Lembaga Legislatif (Komisi E DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota), sejumlah LSM, Orsos, tokoh-tokoh masyarakat dan para penerima pelayanan kesejahteraan sosial

4. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan anggota Tim, Tim Pakar dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan.

5. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

6. Melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya pengaturan mengenai sistem kesejahteraan sosial nasional bagi masyarakat.

E. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN

Penyusunan Naskah Akademis dilaksanakan oleh :

1. Tim adhoc yang terdiri dari unsur Biro Kepegawaian dan Hukum, pegawai direktorat atau biro lain yang terkait di lingkungan Departemen Sosial RI,

2. Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri sebagai Nara Sumber

3. Pembahas dari berbagai Direktorat Jenderal dan Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial

4. Pembahas dari beberapa instansi terkait seperti Departemen Kehakiman dan HAM, BPHN, Depnakertrans, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, dan kementrian lainnya yang terkait

5. Pembahas pakar dari perguruan tinggi dan asosiasi profesi.

6. Pembahas dari LSM/ Orsos

7. Pembahas dari Lembaga-lembaga perwakilan PBB dan NGO’s International

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DAN MENJADI LANDASAN HUKUM SKSN

A. DASAR`HUKUM

Penyusunan UU Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional didasarkan pada dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hak-hak warga Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu :

a. Pasal 27 ayat (2) menyatakan : “ Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.

b. Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan : “ Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat “.

c. Pasal 34 ayat (1) menyatakan : “ Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara “.

d. Pasal 34 ayat (2) menyatakan : “ Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan “.

Pasal-pasal dalam amanat konstitusi tersebut memberi penegasan bahwa setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga Negara Indonesia. Dengan demikian Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial selama ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039). Sejak tahun 1974 sampai sekarang telah diundangkan sejumlah undang-undang yang seharusnya cukup diatur dalam peraturan pemerintah. Ada kecenderungan undang-undang yang ada tidak lagi mengindahkan lagi UU 6/ 1974, sebagai akibat lemahnya undang-undang tersebut.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud yang telah melandasi berbagai kegiatan di bidang kesejahteraan sosial, yaitu : UU 9/1961 tentang Undian, UU 5/ 1964 tentang Penetapan Penghargaan / Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan, UU 33/1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan, UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU 4/1972 tentang Perumahan dan Pemukiman, UU 10/1972 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, UU 4/1997 tentang Penyandang Cacat, UU 13/97 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU 5/1997 tentang Psikotropika, UU 22/97 tentang Narkotika, UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU39/1999 tentang HAM, UU 1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, UU23 /2002 tentang Perlindungan Anak.

Walaupun berbagai produk undang-undang tersebut telah digunakan, namun materi yang diatur dalam undang-undang tersebut secara substansial akan merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional. Selain Undang-Undang di bidang Kesejahteraan Sosial, maka dalam perkembangnya sistem peraturan perundang-undangan nasional telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan :

Pasal 5 ayat (3) : Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perbandingan lebih berkenan dengan kekhususannya.

Pasal 8 : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.

Pasal 41 ayat (1) : Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak, serta perkembangan pribadinya secara utuh.

Penjelasannya : Yang dimaksud dengan “Berhak atas Jaminan Sosial” adalah bahwa setiap warga Negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Negara.

Selain itu bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu berhak memperoleh perhatian yang lebih, dan ini merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

B. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Layanan pengembangan kesejahteraan sosial merupakan komponen dalam hak-hak asasi manusia yang berlaku universal bagi seluruh warga Negara, dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap upaya pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Kaidah ini menekankan bahwa, pelayanan kesejahteraan sosial mengandung muatan normatif yang mengatur hak dari setiap warga Negara untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, pelayanan kesejahteraan sosial dapat diformulasikan secara kontekstual dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai refleksi dari pelaksanaan kewajiban Negara terhadap warganya yang mengalami resiko sosial (social hazards).

Eksistensi pelayanan kesejahteraan sosial semakin relevan karena dalam kehidupan masyarakat, baik perorangan, kelompok, keluarga maupun komunitas tertentu, seringkali terjadi ketidak pastian yang mengganggu atau menghambat pelaksanaan fungsi sosialnya. Dalam kondisi seperti ini, pelayanan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting karena merupakan mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial ketika mengalami disfungsi sosial atau dalam keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka (kehilangan penghasilan ketika tidak bekerja, resiko kerja, pendidikan dasar untuk anak, pelayanan kesehatan dasar, dan kebutuhan dasar lainnya). Untuk itulah, Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang mempertegas komitmen Negara terhadap pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial (Pasal 34).

Mengingat pelayanan kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor yang berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial dasar bagi warga masyarakat beserta keluarganya, maka jaminan kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan makro pembangunan kesejahteraan sosial dan dilaksanakan berlandaskan komponen hak asasi manusia yang berdimensi luas bagi hak dan martabat manusia. Dengan demikian, pelayanan kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Universal HAM PBB tanggal 10 Desember 1948. Sampai saat ini deklarasi tersebut masih dijadikan sebagai referensi bagi setiap Negara anggota PBB untuk menaruh komitmennya dalam pelaksanaan HAM melalui jaminan sosial. Negara yang tidak menyelenggarakan jaminan sosial, dapat dipandang sebagai Negara yang melanggar pelaksanaan HAM.

Berdasarkan landasan yuridis yang ada, maka pelayanan kesejahteraan sosial merupakan hak normatif warga masyarakat yang mengalami resiko sosial sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar yang dititik beratkan pada prinsip keadilan, pemerataan dan standar minimum, yang mengemban misi sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial juga merupakan bentuk perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi warga yang miskin, tidak mampu atau mengalami hambatan fungsi sosial seperti PMKS. Sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang khusus diberikan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial selanjutnya disebut Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional (SKSN).

BAB III

RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIS

1. KONSEP

1. Kesejahteraan Sosial adalah keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia; dapat mengatasi pelbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarkatnya; dan dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik.

2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah segenap proses terencana dan melembaga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial.

3. Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional adalah keseluruhan komponen pelayanan kesejahteraan sosial yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial

4. Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial adalah segenap upaya program dan kegiatan yang terorganisasi baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan, mempertahankan, memperbaiki, dan meningkatkan kesejahteraan sosial warganya.

5. Pekerja Sosial adalah orang yang memiliki dasar pengetahuan , keterampilan dan nilai pekerjaan sosial yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

6. Jaminan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dan / atau masyarakat untuk mempertahankan dan memperbaiki taraf kesejahteraan sosial, baik sebagai perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau masyarakat yang mengalami hambatan fisik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

8. Sumber Daya Kesejahteraan Sosial adalah segala sesuatu yang didayagunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi SDM, dana, sarana prasarana.

9. Standar pelayanan bidang kesejahteraan sosial adalah kriteria minimum tentang sistem pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial, yayasan atau panti sosial yang bergerak di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

11. Penyidik atau yang selanjutnya disebut penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menyelidiki pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

12. Warga negara adalah warga negara Indoneia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Masyarakat adalah kelompok Warga Negera Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesejahteraan sosial.

B. KESEJAHTERAAN SOSIAL

Telah banyak dipahami bahwa istilah Kesejahteraan Sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pengertian Kesejahteraan Sosial serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya menurut Romanyshyn (1971:3), kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi yang memiliki tujuan utama mendorong peningkatan kesejahteraan individu dan masyarkat secara keseluruhan. Dia menyamakan kesejahteraan sosial sebagai aktivitas pelayanan yang mencakup penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Dengan kata lain, kesejahteraan sosial sebagai sistem pelayanan sosial untuk mengatasi dan mencegah gejala masalah sosial.

Adapun Compton (1980:34) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai representasi tugas kelembagaan negara yang bertanggungjawab untuk membantu individu dan lembaga-lembaga sosial lain untuk mendorong tingkat kesejahteraan baik individu maupun keluarga. Lembaga-lembaga pelayanan sosial diciptakan untuk memelihara tingkat keberfungsian sosial individu dan keluarga sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mengatasi masalahnya sendiri. Definisi ini secara khusus, menekankan aspek ”institusional” (kelembagaan) negara sebagai pemain utama kesejahteraan sosial. Definisi seperti ini pada umumnya digunakan oleh penganut sistem negara kesejahteraan di Eropa.

Kedua definisi tersebut sesungguhnya sejalan dengan definisi kesejahteraan social yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat (1). Menurut UU ini, kesejahteraan social adaloah “Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rokhaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Di Indonesia, pengertian yang luas dinyatakan juga dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, yang berbunyi : “Lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit), dan lain-lain”. Untuk Indonesia, agama – suatu unsur penting dalam kehidupan manusia – ditangani oleh pemerintah, dan menjadi salah satu komponen atau subsystem kesejahteraan sosial.

Jika diteliti dengan seksama, istilah kesejahteraan sosial dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 mengandung tiga macam pengertian, yaitu selain kesejahteraan sosial secara luas dan sempit, kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai suatu kondisi. Hal ini terlihat dari pasal 1 yang berbunyi: “setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya… “. Jika diartikan sebagai tata kehidupan dan penghidupan sosial seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, kesejahteraan sosial merupakan barang kolektif, sehingga tidak mungkin seseorang akan mempunyai atau mengalami taraf kesejahteraan sosial yang berbeda dari orang lain, setidak-tidaknya dalam lingkungan suatu wilayah tertentu. Jadi dalam pengertian yang ketiga ini, lebih tepat kalau hanya digunakan istilah “kesejahteraan” saja, dalam arti terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan.

Rumusan-rumusan tersebut mengandung makna yang luas, tetapi yang kurang difahami atau setidak-tidaknya jarang atau tidak pernah ditegaskan, adalah komponen atau subsistem apa saja yang terkandung di dalam pengertian Kesejahteraan Sosial secara luas tersebut. Kamerman & Kahn (1979) menjelaskan enam komponen atau subsistem dari Kesejahteraan Sosial, yaitu : (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan (income maintenance), (4) pelayanan kerja, (5) perumahan dan (6) pelayanan sosial personal (personal social services). Berikut penjelasan tentang masing-masing subsistem tersebut dalam konteks di Indonesia :

Pendidikan dan kesehatan, masing-masing merupakan sistem yang jelas dan telah terlembagakan dengan baik, sehingga seolah-olah terpisah dari sistem Kesejahteraan Sosial. Di Indonesia, kesehatan dan pendidikan masing-masing merupakan jurisdiksi Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejalan dengan ini, ilmu kesehatan dan ilmu pendidikan juga sudah merupakan ilmu yang mapan dan mandiri, tetapi pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dan pelayanan kesehatan, khususnya bagi mereka yang tidak dapat memperolehnya secara langsung dengan kemampuan sendiri, merupakan perhatian Kesejahteraan Sosial.

Pemeliharaan penghasilan, yang merupakan kebutuhan pokok manusia dalam dunia modern merupakan salah satu bidang utama Kesejahteraan Sosial. Pemeliharan penghasilan ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu asuransi sosial dan asistensi (bantuan) sosial. Jaminan sosial di Indonesia, khususnya dalam bentuk pensiun, baru mencakup pegawai negeri sipil dan ABRI. Di luar kelompok ini, jaminan sosial hari tua baru mencakup karyawan-karyawan perusahan-perusahan swasta, tetapi bentuk jaminan sosial ini belum berupa pensiun, suatu cara pemeliharaan penghasilan untuk hari tua yang penting. Adapun asistensi sosial telah dilaksanakan dan merupakan salah satu tanggung jawab Departemen Sosial.

Penyediaan perumahan, dalam arti fisik, tentu saja merupakan bidang profesi atau ilmu lain yaitu arsitektur. tetapi pemenuhan kebutuhan manusia akan perumahan untuk meningkatkan “the well-being of individual and the society as a whole” (Romansnyshyn, 1971 :3) jelas merupakan bidang Kesejahteraan Sosial. Di Indonesia, penyediaan perumahan, khususnya melalui Perumnas, dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat, tetapi untuk golongan masyarakat yang kurang mampu, Departemen Sosial juga telah ikut berperan serta dalam pemugaran perumahan mereka.

Pelayanan kerja, mungkin dapat merupakan bagian ilmu pendidikan. tetapi kalau pelayanan kerja terutama dimaksudkan untuk memberikan latihan kerja dengan tujuan agar orang dapat memperoleh, atau memperoleh kembali, pekerjaan agar kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, maka pelayanan kerja lebih tepat menjadi bagian dari sistem Kesejahteraan Sosial. Di Indonesia, pelayanan kerja merupakan tanggung jawab utama Departemen Tenaga Kerja, tetapi seperti halnya dalam pelayanan perumahan, untuk beberapa golongan masyarakat yang kurang beruntung, Departemen Sosial juga telah memberikan sumbangannya dengan menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan.

Pelayanan sosial personal, adalah pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan yang menghambat keberfungsisosialan individu secara maksimum, serta menghambat kebebasannya untuk mengembangkan kepribadiannya dan untuk mencapai aspirasinya melalui hubungan dengan orang lain; kebutuhan-kebutuhan yang secara tradisional ditangani oleh tindakan perorangan atau keluarga; kebutuhan-kebutuhan yang biasanya diserahkan pada tanggung jawab individual; dan kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan tingkat penyesuaian proses pertolongan yang tinggi ketimbang keseragaman pertolongan (Sainsbury, 1977). Walaupun tidak selalu harus dilaksanakan oleh Pekerja Sosial sendiri, pelayanan sosial personal merupakan bidang utama profesi Pekerjaan Sosial. dengan kata lain, Pekerjaan Sosial merupakan profesi yang mempunyai tanggung jawab utama dalam pemberian pelayanan sosial personal. Di Indonesia, Personal Social Services, atau yang secara bebas diterjemahkan sebagai pelayanan sosial antar pribadi, merupakan tanggung jawab utama Departemen Sosial. Kebutuhan akan pelayanan sosial personal ini tidak hanya terbatas pada golongan miskin saja, melainkan terdapat juga pada golongan kaya, seperti : kebutuhan akan kelompok bermain, tempat penitipan anak, ‘day care center’ untuk para lanjut usia, dan sebagainya.

Pelbagai gagasan dan teori tentang kesejahteraan social pada dasarnya adalah refleksi dari suatu kondisi yang diidealkan atau diimajinasikan oleh para pemikir dan pemegang kebijakan social. Gagasan-gagasan yang tertuang setidaknya, menurut pandangan Midgley, mencerminkan tiga kelompok besar besar perspektif kebijakan social, yakni perspektif institusional, residual dan pembangunan sosial. Ketiganya mempertimbangkan peran negara, sektor swasta dan masyarakat dalam menyediakan dukungan kelembagaan, anggaran dan tenaga profesional untuk membantu penciptaan kesejahteraan sosial. Menurut James Midgley (Midgley, 2005) Kondisi kesejahteraan mencerminkan tiga elemen dasar, yakni 1) ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya; 2) jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup layak; 3) jika masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya.

Peran pelbagai lembaga kesejahteraan sosial, baik pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat dan swasta adalah memastikan bahwa baik individu, keluarga, maupun masyarakat dapat memenuhi ketiga elemen dasar kesejahteraan sosial tersebut. Dengan demikian, maka pelayanan sosial dan program-program pengembangan masyarakat akan berorientasi pada peningkatan kapabilitas individu dan masyarakat untuk ”mampu mengatasi masalahnya”; mampu dan sanggup ”memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya” dan memiliki kesempatan dan mampu ”memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya”. Dengan demikian, perspektif kesejahteraan sosial yang ingin di bangun di Indonesia tidaklah murni seperti konsep ”negara kesejahteraan” yang sudah berkembang di negara-negara lain, melainkan menyesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat yang ada.

Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan untuk mengaturnya. Prinsip-prinsip yang mengatur berbagai macam program sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut disebut sebagai kebijakan sosial (social policy). Para ahli mencatat beberapa perbedaan pengertian mengenai istilah kebijakan sosial (social policy). Hall dan Midgley (2004) misalnya menyebut tiga pengertian.

a. Sebagai sinonim dari intervensi pemerintah dalam penyediaan pelayanan sosial bagi kalangan miskin dan fakir miskin. Gagasan tentang negara kesejahteraan di Eropa pasca PD II berasal dari keyakinan bahwa negara memiliki tanggungjawab paling besar dalam penyediaan pelayanan sosial. Model ini selanjutnya disebut sebagai ”institutional welfare state” dan jika skala intervensi pemerintah lebih kecil dan targeted disebut sebagai ”residual welfare state”.

b. Sebagai jaring pengaman sosial. Gagasan tentang hal ini merupakan jawaban atas dampak sosial dari perubahan-perubahan kebijakan ekonomi. Program diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu (targeted) untuk mengatasi masalah-masalah paling mendesak.

c. Sebagai ”livelihood”, yakni sebuah kebijakan terencana ke arah perbaikan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Livelihood mencakup aktivitas, asset dan akses terhadap pelbagai sumber daya yang secara keseluruhan menentukan kualitas hidup baik individu maupun keluarga.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dalam kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan searah, saling menunjang, saling melengkapi dan saling menopang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Ruang lingkup pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bergerak dalam upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih adil dan merata.

Apabila pembangunan nasional secara menyeluruh berupaya untuk meningkatkan kemajuan, kemampuan, kesejhateraan dan keadlian sosial, maka melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial diupayakan agar setiap orang bagaimanapun kondisi objektifnya berkesempatan dan berkemampuan untuk menikmati pelayanan pembangunan dan berperan serta dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kelompok masyarakat yang cenderung berada pada titik yang paling jauh untuk dapat menikmati pelayanan pembangunan dan berkesempatan berperan serta dalam proses pelaksanaan pembangunan adalah para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Dengan demikian pada dasarnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi mereka yang dikategorikan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, agar mereka tidak tertinggal oleh warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan salah satu aspek pembangunan kesejahteraan rakyat.

Upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial, terutama bagi para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, pada dasarnya menyangkut peningkatan berbagai aspek kehidupan manusia seperti : pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pemeliharan penghasilan, pelayanan kerja, pelayanan sosial personal.dan lain sebagainya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus melibatkan pembangunan bidang-bidang lainnya yang terkait, agar dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin. dengan kata lain pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak akan terlaksana dengan baik tanpa keterlibatan dari pembangunan bidang-bidang lainnya sebagai suatu kesatuan Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

Usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan hukum atau perundang-undangan, kebijakan serta program-program dan kegiatan pelayanan dan /atau pelayanan sosial atau intervensi sosial serta pengadaan atau provisi yang mengindikasikan adanya organisasi formal yang mendapat dukungan sosial.

Dalam pengertian sistem tersebut tercermin adanya interaksi dan keterkaitan antara berbagai bidang di dalam sistem dan antara sistem usaha kesejahteraan sosial dengan lingkungannya. Sehingga antara aspek-aspek hukum dan perundang-undangan, kebijakan dan program-program serta kegiatan-kegiatan di bidang usaha kesejahateraan sosial dan antara usaha kesejahteraan sosial dengan sistem eknomi, politik, sosial, serta segenap aspek kehidupan masyarakat lainnya terjadi saling berkaitan.

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui organisasi-organisasi formal, baik pemerintah maupun swasta. Selain itu pelayanan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan merupakan bagian dari sistem nilai masyarakat. Oleh sebab itu usaha kesejahteraan sosial merupakan institusi dan kegiatan yang berkembang di dalam, diterima, atau mendapat dukungan dari masyarakat.

Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang harus merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang dinamis dan semakin kompleks. Oleh karen itu, pada masa yang akan datang akan mengalami pergeseran paradigma yang lebih bertumpu pada hak asasi manusia, demokratisasi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih adil. Pergeseran paradigma tersebut sebagai berikut:

1. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Paradigma pembangunan pada masa lalu lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan fisik material, serta menempatkan manusia sebagai obyek sehingga beresiko terjadinya dehumanisasi dalam pelaku pembangunan. Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai objek pembangunan kesejahteraan sosial, memposisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai penerima bantuan sosial yang pasif dan diberikan atas dasar bersifat belas kasihan (charity). Paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan akan memposisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai pelaku aktif dalam setiap langkah kegiatan yang ditujukan pada dirinya dan memberikan apresiasi yang layak terhadap potensi dan sumber yang dimilikinya.

2. Hasil pembangunan selayaknya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Paradigma pembangunan pada masa lalu, hasil-hasil pembangunan lebih dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat yang mampu sehingga beresiko terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan reformasi proses pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat miskin melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat akses terhadap sumber daya pembangunan, termasuk kemudahan dalam memperoleh modal usaha, jaminan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.

3. Pembangunan mengaktualisasikan potensi dan budaya lokal. Paradigma pembangunan pada masa lalu cenderung menyeragamkan model pembangunan dan mengabaikan potensi dan budaya lokal, sehingga beresiko ketergantungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap bantuan-bantuan yang datang dari luar dan pengabaian potensi sosial ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selayaknya diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diwujudkan dalam kerangka peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat melalui peningkatan peran aktif, kepedulian dan kemampuan masyarakat secara melembaga dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimilikinya.

4. Pelayanan sosial dasar disediakan untuk semua warga negara. Paradigma pembangunan pada masa lalu, pelayanan sosial dasar relatif hanya bisa dijangkau oleh masyarakat yang mampu atau masyarakat miskin yang terseleksi (narrow targeting approach). Pada masa yang akan datang, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar seharusnya terbuka bagi semua pihak (universal approach), termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selama ini termarginalkan.

5. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Paradigma pembangunan pada masa lalu, terutama pada masa sentralistik, penanganan kemiskinan menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah cenderung sebagai pelaksana. Pada masa yang akan datang, seiring dengan desentralisasi pembangunan dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, maka kebijakan, strategi dan program pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta adanya pembagian peran yang jelas. Hubungan pusat dengan daerah yang semula berdasarkan hubungan struktural akan bergeser menjadi hubungan fungsional.

6. Pendekatan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan secara individual, keluarga, kelompok, dan komunitas secara terpadu. Paradigma pembangunan pada masa lalu, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lebih ditekankan pada pendekatan kelompok. Jenis bantuannya seragam dan berwujud barang/ peralatan. Pada masa yang datang, pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan dengan pendekatan kelompok, melainkan juga melalui pendekatan individu, keluarga, kelompok dan komunitas secara terpadu. Demikian juga fasilitasi yang diberikan selayaknya lebih bervariasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memberikan akses pada sumber modal usaha dalam wujud uang.

Kelima prinsip pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dikembangkan tersebut sesungguhnya mencerminkan “sebuah proses perubahan social terencana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan (well being) dari populasi penduduk secara keseluruhan bersamaan dengan proses-proses dinamik pembangunan ekonomi”. Ia dibedakan dari “pendekatan administrasi pelayanan sosial”. Administrasi pelayanan sosial berupaya memecahakan masalah sosial melalui penyediaan fasilitas layanan sosial, intervensi profesional, dan penyediaan bantuan dan asuransi sosial. Lebih dari itu, pembangunan sosial berusaha mendorong peningkatan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika proses ekonomi yang berkelanjutan. Ia berusaha mengintegrasikan pembangunan kesejahteraan sosial dengan pembangunan ekonomi melalui beberapa pendekatan (Midgley, 2003):

Oleh karena itu fungsi kesejahteraan sosial adalah pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada PMKS diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosial anak, keluarga dan komunitas agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dapat diperoleh atau ditingkatkan. Pada akhirnya dapat dicapai kondisi diman kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya dapat semakin meningkat dan dapat mencegah depresiasi kualitas sumber daya manusia pada generasi selanjutnya

Dalam kerangka fungsi kesejahteraan seperti itu, maka kebijakan sosial diupayakan dapat membentu terciptanya tatanan organisasi pada tingkat nasional yang mengharmonisasikan kebijakan ekonomi dan sosial di dalam komitmen yang komprehensif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat (people-centered). Selain itu, kebijakan sosial diharapkan dapat mengadopsi kebijakan ekonomi makro yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Dlebih dari itu, kebijakan sosial juga memastikan bahwa program-program sosial bersifat ”productivist” melalui pelbagai bentuk investasi yang diarahkan pada pengembangan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Dengan kata lain, program-program sosial hendaknya terkait langsung dengan proses pembangunan.

Berdasarkan kerangka konseptual kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, maka tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dicapai adalah:

(1) meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dasar,

(2) meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan lainnya,

(3) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan,

(4) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial

(5) meningkatkan kesadaran dan wawasan kesejahteraan sosial dalam perumusan kebijakan publik

(6) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, adalah individu, keluarga dan komunitas memungkinkan untuk melakukan tindakan/ aksi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatannya (quality of life and wellbeing). Oleh karena itu, penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat/stakeholders).

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia masih dihadapkan kepada upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial, sehingga PMKS yang ada ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu akses terhadap pelayanan sosial dasar. Dalam hal ini, bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, persoalannya tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas dan membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.

Departemen Sosial mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan melalui pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, rentan dan miskin. Selain itu adanya komunitas yang menjadi objek pengaturan, baik komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, maupun komunitas sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk terlibat aktif dalam penanganan masalah sosial.

Kebutuhan pengembangan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti kesetiakawanan sosial, kegotong royongan, keswadayaan masyarakat dan kelembagan-kelembagaan sosial / organisasi sosial, perlu diperkuat dan difasilitasi oleh pemerintah melalui Departemen Sosial dan instansi sosial di daerah, agar ketahanan sosial masyarakat tetap terpelihara.

Pada sisi lain keberadaan institusi sosial, dinas sosial/ dinas kesejahteraan sosial, Orsos/ LSM di bidang kesejahteraan sosial, panti-panti sosial yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta membutuhkan peningkatan kapasitas, standarisasi dan suatu saat nanti perlu diakreditasi, sehingga profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan.

Walaupun demikian, pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar (terutama pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesejahteraan sosial) selayaknya merupakan kewajiban pemerintah; karena masyarakat juga telah dibebankan membayar pajak baik secara individu maupun melalui korporasi tempat bekerja. Pada kenyataannya, pada masyarakat mana pun, selalu ada yang individu keluarga, kelompok atau komunitas yang miskin, rentan atau mengalami masalah sosial karena memiliki hambatan fungsi sosial (disfungsi fisik, mental, sosial budaya, psikologis, ekonomi, geografis), yang pada akhirnya harus diatasi melalui program-program pembangunan yang ditujukan kepada warga masyarakat yang dikategorikan kurang beruntung tersebut, termasuk PMKS yang sudah dikenal selama ini.

Oleh karena itu, diberbagai negara telah dikenal skema/ kebijakan publik formal (formal public schemes) yang dikelola oleh pemerintah yang mencakup Kebijakan Subsidi Konsumen (consumers subsidies) dan Jaminan Sosial (social security). Kebijakan subsidi saat ini yang sedang berjalan dalam bentuk program kompensasi BBM.

Adapun sistem jaminan sosial mencakup program asuransi sosial (social insurance) dan bantuan sosial (social assistance). Kegiatan ‘bantuan sosial’ ini sudah banyak dilakukan oleh Departemen Sosial, walaupun ‘bantuan sosial’ yang dimaksud masih sifatnya charity.

Diantara proses pemberdayaan dan sistem jaminan sosial, terdapat strategi peningkatan inklusi sosial, yang dapat diartikan kemampuan untuk aksesibilitas terhadap sumber pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial, peran pekerja sosial menjadi pembuka akses/ pemberi peluang (enabler) ditujukan dalam rangka peningkatan inklusi sosial.

Pemberdayaan sosial, inklusi sosial dan jaminan sosial, merupakan dimensi-dimensi pembangunan sosial (dalam pengertian terbatas menjadi dimensi pembangunan kesejahteraan sosial) dalam rangka membantu masyarakat secara lebih adil, efisien dan berkelanjutan (help make societies more equitable, efficient and sustainable).

Peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara proporsional dan jelas posisinya, akan menghasilkan sistem perlindungan sosial (social protection) sebagai basis dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Untuk membuat agar pembangunan kesejahteraan sosial dapat berkelanjutan, maka 3 (tiga) persyaratan utama, yaitu :

1. Pembangunan kesejahteraan sosial harus responsif (social responsive) terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin dan kelompok rentan

Tindakan:
– Tidak masa bodoh terhadap permasalahan yang dialami penduduk miskin
– Reaksi cepat terhadap gejala degradasi, habisnya sumber daya dan bencana sosial, karena penduduk miskin paling menderita
– Deteksi dini terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat
– Membangun kelembagaan yang efektif dalam pemberdayaan, jaminan dan inklusi sosial.

2. Pembangunan kesejahteraan sosial harus dapat diandalkan (social reliable) yang ditunjukkan oleh penyelenggaraan yang efisien dari apa yang diharapkan dengan dibangunnya modal sosial.

Tindakan:
– Community-driven development
– Akuntabilitas sosial dan lingkungan
– Pendekatan terpadu untuk analisis sosial dan lingkungan
– Kelembagaan yang efektif dan bertanggungjawab (akuntabilitas publik)

3. Pembangunan kesejahteraan sosial harus melahirkan masyarakat yang mempunyai ketahanan sosial (social resilient) terhadap situasi yang berisiko, goncangan (schocks), darurat, krisis, tekanan sosial budaya, ekonomi dan politik.

Tindakan:
– Pendekatan terpadu untuk analisis sosial, ekonomi, lingkungan dan pemecahan masalah (termasuk pengembangan indikator sosial).
– Manajemen resiko sosial (termasuk manajemen konflik)

Seiring dengan semakin intensifnya kerjasama antar negara, baik melalui lembaga PBB maupun yang bersifat langsung antar negara, khususnya dalam kaitan dengan pembangunan sosial, telah disepakati berbagai komitmen global dan regional dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan setiap warga dunia. Pada saat bersamaan berkembang pula berbagai issu global seperti HAM, kependudukan, desentralisasi, debirokratisasi, civil society, kesetaraan gender, pelestarian lingkungan hidup dsb. Dinamika sosial dimaksud berdampak sangat mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat dan menimbulkan perubahan sosial yang cepat, yang dalam banyak hal belum mampu diimbangi oleh sebagian warga masyarakat. Kondisi demikian merupakan potensi kearah tumbuh kembangnya permasalahan sosial baru ditanah air seperti semakin maraknya peredaran obat terlarang / Napza, tindak kekerasan dan berbagai tindak eksploitasi, keretakan keluarga dsb disamping permasalahan sosial lainnya seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dsb. Semua itu perlu direspon secara profesional dan memperlakukan korban dari tindakan kejahatan atau penyimpangan perilaku secara adil atau non diskriminatif

Disamping itu secara bersamaan dan proposional perlu juga diberikan perhatian khusus terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terhadap upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Pada sisi lainnya upaya untuk meningkatkan kesadaran sosial, tanggung jawab sosial dan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan melalui upaya pemberdayaan infra struktur kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial akan terus dikembangkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, kesetiakawanan sosial, keterpaduan, responsif, inklusif, non diskriminatif dan menumbuhkan ketahanan sosial. Sejalan dengan itu, semangat pembangunan sosial akan diturunkan kedalam program-program yang sejalan dengan karakter pembangunan sosial yang bernuansa investasi sosial. Dengan kata lain, program-program sosial dipahami sesungguhnya sebagai sebuah investasi sosial.

a. Investasi pada modal manusia (human capital)

Investasi mada modal sumberdaya manusia memiliki positif kepada masyarakat secara keseluruhan dan kepada pembangunan ekonomi. Investasi pada pengembangan SDM melalui pelbagai program pendidikan dengan demikian perlu diprioritaskan. Model ini sebanarnya sudah dilaksanakan dalam model ”pelayanan sosial”, misalnya lewat program-program rehabilitasi sosial, tetapi perlu lebih dikembangkan.

b. Investasi dalam program-program penciptaan lapangan kerja

Para penerima (beneficiary) pelayanan sosial yang ada saat ini sesungguhnya membutuhkan untuk terlibat dalam progarm-program ekonomi secara langsung. Mereka sebagian masih memiliki kemampuan untuk bekerja baik kepada orang lain maupun membuka usaha mikro yang dikelolanya sendiri. Itulah sebabnya, program-program semacam KUBE dan lainnya perlu lebih diberdayakan dengan menyediakan program-program dukungan, baik pelatihan, magang kerja maupun bantuan permodalan. Investasi pada program-program seperti ini akan mendorong ”self-sufficiency” ekonomi dan sekaligus memfasilitasi PMKS untuk berkontribusi kepada ekonomi.

c. Investasi dalam pembentukan modal sosial (social capital)

Modal sosial adalah jaringan sosial yang terlembagakan yang mendorong integrasi komunitas. Ia merupakan suatu jalinan yang saling membantu dan saling peduli (caring community) antar sesamanya baik pada dimensi sosial maupun ekonomi. Investasi pada penguatan modal sosial akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Pengembangan program-program pengorganisasian masyarakat, pengembangan masyarakat, dan koperasi mikro. Model program ekonomi mikro melalui pendekatan kelompok pada saat yang sama akan memperkuat dan memberdayakan modal sosial ini.

d. Investasi dalam pengembangan asset (asset development)

Kemiskinan bukanlah sekedar masalah kurangnya pendapatan dan terbatasnya akses pada pelbagai fasilitas yang terkait dengan kebutuhan minimum kesejahteraan (basic need). Lebih dari itu kesejahteraan berkaitan dengan tingkat kepemilikan individu dan keluarga atas asset nyata (tangible asset), seperti tabungan (dan bentuk-bentuk asset finansial lain), rumah, kendaraan, tempat dan modal usaha. Sebab ”kekayaan” sebagai lawan dari ”kemiskinan” bukanlah diukur dari tingkat konsumsi dan pendapatan saja, melainkan dari seberapa besar asset yang dimilikinya. Pemerintah perlu menyediakan investasi khusus dalam bentuk insentif kepada kalangan miskin untuk membantu mereka mengumpulkan asset melalui tabungan. Penggunaan tabungan yang ada hanya diperbolehkan untuk tujuan-tujuan pengembangan kesejahteraannya.

e. Menghilangkan hambatan bagi partisipasi ekonomi

Pemerintah perlu menyiapkan serangkaian program untuk menyingkirkan hambatan-hambatan bagi kalangan PMKS untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa penghambat tersebut berbentuk prasangka dan diskriminasi berdasarkan etnis, gender, usia, difabilitas, dan ras. Program-program anti-diskriminasi dan affirmative action dapat mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Sebab, beberapa kelompok PMKS, seperti yang mengalami kecacatan fisik, tunawisma, mengalami penyakit mental, pasti akan membutuhkan perlakuan dan bantuan khusus agar mereka bisa mengembangkan potensi dirinya.

f. Investasi dalam program-program sosial yang efektif secara biaya

Program-program yang berwatak ”productivist” hendaknya dapat memanfaatkan anggaraan biaya secara efektif. Penting dipahami bahwa progaram-program tersebut adalah investasi sosial sehingga harus dikelola secara efisien. Program-program yang kurang dikelola dengan baik akan menjauhkannya dari usaha pengembangan partisipasi PMKS di dalam pembangunan ekonomi.

C. HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Hambatan fungsi sosial dan hambatan struktural yang dialami PMKS mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap sistem pelayanan sosial dasar atau pelayanan publik lainnya, sehingga tidak dapat mencapai taraf kualitas hidup dan kesejahteraan yang memadai. Dengan demikian lahirnya PMKS pada hakikatnya ada warga negara yang tidak terpenuhi hak dasarnya. Perlu dipahami bahwa setiap warga negara memiliki hak dasar sebagai berikut :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang memungkinkan pengembangan potensi dirinya secara utuh untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya;

2. Setiap warga negara yang tergolong miskin berhak memperoleh pelayanan sosial dasar sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya;

3. Setiap warga negara berhak terhindar dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya yang dapat merendahkan derajat martabat kemanusiaannya;

4. Warga negara yang menjadi korban bencana alam, sosial, penelantaran serta berada dalam situasi buruk lainnya berhak memperoleh bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;

5. Warga negara yang memiliki hambatan fisik, mental, sosial dan ekonomi berhak mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial;

6. Setiap warga negara yang mengalami ketunaan-sosial dan penyimpangan perilaku berhak memperoleh pelayanan kesejahteraan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan;

7. Warga negara yang berada di daerah terpencil dan terisolir berhak memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial khusus.

Pengabaian hak-hak warga negara akan menciptakan permasalaha kesejahteraan sosial. Oleh karena itu tanggung jawab warga negara, keluarga dan masyarakat

1. Setiap warga negara bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara situasi yang kondusif terhadap terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Setiap warga negara bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Setiap warga negara bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Selain dari adanya tanggung jawab setiap warga negara, maka keluarga bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya. Adapun Masyarakat bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan, kepedulian dan ketahanan sosial anggota masyarakat.

Dalam menyelenggarakan sistem kesejahteraan sosial nasional, negara mempunyai kewajiban:

a. Mendorong dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya ;

b. Memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

c. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;

d. Memberikan kompensasi kepada kelompok yang beresiko akibat kebijakan negara;

e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi sosial serta pendayagunaan sumber dalam pelayanan kesejahteraan sosial;

f. Merumuskan kebijakan dan legislasi bidang kesejahteraan sosial;

g. Melaksanakan analisis dan audit sosial terhadap aktivitas pembangunan;

h. Menetapkan standard pelayanan minimal, registrasi, akreditasi dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;

i. Mengembangan jaringan kerja nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;

j. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;

k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial;

l. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kearifan lokal;

m. Mengembangkan laboratorium sosial;

n. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial adalah:

1. Peningkatan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial

2. Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

3. Penguatan ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa.

4. Pengembangan sistem perlindungan sosial nasional

5. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

D. PELAKU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kita meyakini bahwa bahwa kerjasama antara pelbagai komponen sosial akan menentukan sukses pembangunan kesejahteraan sosial. Perspektif ini mendukung gagasan ”pluralisme kesejahteraan” yang memberi ruang sangat luas bagi kontribusi beberapa entitas sosial dalam penciptaan kesejahteraan sosial. Mereka mencakup negara, masyarakat sipil, sektor swasta dan lembaga-lembaga pembangunan international (Hall & Midgley, 2004).

1. Negara

Negara tetap memiliki peran sentral dalam perumusan regulasi, kebijakan, penyediaan anggaran dan memfasilitasi pengembangan program kesejahteraan sosial. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu membagi tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Pendekatan pembangunan sosial tidak setuju dengan usaha reduksi peran negara dalam kesejahteraan sosial.

2. Masyarakat sipil

Masyarakat sipil juga memiliki peran sangat penting dalam pengembangan dan perbaikan kebijakan sosial dan implementasi program kesejahteraan sosial. Ia mencakup Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga-lembaga dan organisasi massa (ormas), dan organisasi-organisasi profesi. Ia dapat berberan sebagai lembaga’relief’, pelksana pelayan publik, pengembangan masyarakat dan pengorganisasi masyarakat.

3. Sektor Swasta

Sektor swasta belakangan semakin menunjukkan komitmen sosialnya untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal itu telah menjadi semacam komitmen tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Mereka menyediakan dana, keahlian dan sumber daya yang dapat digunakan untuk pelbagai program pengembangan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan keinginan untuk menciptakan suatu pembangunan ekonomi yang sensitif pada lingkungan dan keberlanjutannya.

4. Lembaga-lembaga filantropi dan pembangunan internasional

Lembaga-lembaga filantropi dan pembangunan international perlu juga dihitung sebagai salah satu komponen pelaku atau sumber daya kesejahteraan sosial. Mereka bekerja lintas negara dan mengembangkan suatu model program pengembangan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang relatif baik. Lembaga-lembaga tersebut bisa berbentuk lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) maupun berbentuk lembaga khusus yang dibentuk dalam kerangka bantuan resmi pembangunan dari negara-negara maju (official development assistance). Mereka dapat menjadi rekan kerjasama yang baik bagi pemerintah, kalangan masyarakat sipil, dan swasta.

E. SASARAN DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Lingkup cakupan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial ke depan akan tetap mencakup permasalahan sosial dan sumber kesejahteraan sosial:

a. Permasalahan sosial

(1) Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: (1) keluarga fakir miskin; (2) keluarga rawan sosial ekonomi; (3) warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh.

(2) Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: (1) balita terlantar, (2) anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.

(3) Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: (1) cacat veteran, (2) cacat tubuh, (3) cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), (3) tuna netra, (4) tuna rungu wicara dan (5) cacat bekas penderita penyakit kronis.

(4) Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social adjusment) secara normatif, seperti: (1) tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.

(5) Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.

(6) Korban Bencana Alam dan Sosial, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

(7) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) Lanjut Usia korban tindak kekerasan; (4) pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

b. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial

Dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dilakukan dengan mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial :

(1) Nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan;

(2) Nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal;

(3) Organisasi sosial//lembaga swadaya masyarakat;

(4) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;

(5) Tanggung jawab sosial dunia usaha;

(6) Dana sosial;

(7) Sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;

(8) Sumber kesejahteraan sosial lainnya.

Jumlah warga PMKS yang membutuhkan perhatian adalah sebesar 25,2 juta jiwa.

Berdasarkan data BPS dan Pusdatin Departemen Sosial tahun 2003, diketahui bahwa warga masyarakat yang tercatat sebagai “fakir miskin” berjumlah sekitar 15,8 juta jiwa (kurang lebih 44,3 % dari jumlah populasi orang miskin di Indonesia berjumlah sekitar 37,4 juta jiwa. Disamping 15,8 juta jiwa Fakir Miskin, masih terdapat pula sejumlah warga masyarakat lainnya yang termasuk kategori PMKS seperti gelandangan, pengemis, bekas narapidana terlantar, anak jalanan, penyandang cacat terlantar, lansia terlantar, tuna susila, komunitas adat terpencil dan sebagainya, jumlahnya 9,4 juta jiwa.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mengalami hambatan fungsi sosial (disfungsi sosial), seperti:

§ hambatan fisik (misal : kecacatan fisik, kecacatan mental),

§ hambatan ilmu pengetahuan (misal kebodohan, kekurangtahuan informasi),

§ hambatan keterampilan (misal tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja modern),

§ hambatan mental/ sosial psikologis (misal kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/ stres),

§ hambatan budaya (misal mempertahankan tradisi yang kurang mendukung kemajuan sosial/ modernisasi),

§ hambatan geografis (misal keterpencilan terhadap fasilitas pelayanan sosial dasar)

Selain faktor-faktor internal yang menunjukkan hambatan fungsi sosial, berkembangnya PMKS juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat struktural seperti kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin,

dampak sosial negatif dari pembangunan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

F. BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial meliputi :

1. Pelayanan kesejahteraan sosial untuk kemiskinan;

2. Pelayanan kesejahteraan sosial untuk ketelantaran;

3. Pelayanan kesejahteraan sosial untuk kecacatan;

4. Pelayanan kesejahteraan sosial untuk ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

5. Pelayanan kesejahteraan sosial untuk keterasingan/keterpencilan;

6. Pelayanan kesejahteraan sosial untuk korban bencana alam dan sosial;

7. Pelayanan kesejahteraan sosial untuk korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif;

8. Pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang dianggap perlu untuk dilaksanakan.

Setiap bidang pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan :

1. Menggunakan metode pekerjaan sosial dan metode lainnya yang relevan;

2. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna;

3. Dilaksanakan oleh pekerja sosial dan didukung profesi lain;

4. Dalam bentuk panti dan non panti sosial;

5. Mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial.

G. PEKERJAAN SOSIAL DAN SUMBER DAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Fokus atau objek formal Kesejahteraan Sosial adalah orang yang memerlukan pemenuhan berbagai macam kebutuhan serta usaha untuk memenuhinya. Kesejahteraan Sosial mencakup pengetahuan yang sistematis tentang orang dengan berbagai macam kebutuhannya dalam hal pendidikan, kesehatan, pemeliharan penghasilan, perumahan, pelayanan kerja, dan pelayanan sosial personal. Di samping itu dalam Kesejahteraan Sosial tercakup pula kebijakan sosial yang mengatur program-program Kesejahteraan Sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam melaksanakan program program-program Kesejahteraan Sosial ini diperlukan profesi Pekerjaan Sosial.

Pekerjaan Sosial sebagai profesi utama yang bertanggung jawab atas pelayanan sosial, merupakan suatu keahlian yang didasari oleh berbagai macam ilmu pengetahuan, sikap, falsafah dan nilai-nilai, serta keterampilan-keterampilan tertentu. Ilmu pengetahuan yang mendasari Pekerjaan Sosial tersebut banyak dipinjam dari ilmu-ilmu lain. Di samping itu juga telah dikembangkan konsep-konsep yang khas bagi Pekerjaan Sosial sendiri.

Pekerjaan Sosial adalah suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu, baik secara perseorangan maupun di dalam kelompok untuk mencapai kepuasaan dan ketidaktergantungan secara pribadi dan sosial (Friedlander, 1961). Adapun hubungannya dengan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Pekerjaan Sosial adalah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Pekerjaan Sosial adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi-interaksi diantara orang dengan lingkungan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan, serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Adapun tujuan Pekerjaan Sosial yaitu untuk :

a. meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupannya dan kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

b. Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkannya.

c. Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan berperikemanusiaan.

d. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan sosial.

Pekerjaan Sosial berusaha menolong individu, kelompok dan masyarakat agar mereka memahami secara tepat kondisi atau kenyataan yang mereka hadapi dan mencoba meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada saat yang sama, Pekerjaan Sosial berusaha untuk memobilisir sumber-sumber dan kekuatan-kekuatan sosial, baik untuk mengatasi gangguan mental psikis dan tingkah laku maupun mendorong meningkatkan kondisi sosial yang menguntungkan bagi pertumbuhan individu, kelompok dan masyarakat.

Dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan pekerjaan sosial, fungsi-fungsi pekerjaan sosial sebagai berikut :

a. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia,

b. Untuk menjamin standar subsistensi kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua warga masyarakat,

c. Membantu orang agar dapat berfungsi secara optimal di dalam institutsi-institusi sosial maupun statusnya,

d. Menopang dan memperbaiki tertib sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.

Berdasarkan fungsi-fungsi pekerjaan sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi pekerjaan sosial adalah membangunan sistem kesejahteraan sosial atau kesatuan-kesatuan masyarakat agar segenap lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu Pekerja Sosial dituntut kemampuannya untuk mempertemukan kapasitas-kapasitas orang dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan dengan lingkungan yang mendukungnya, sehingga daripadanya dihasilkan sumbangan yang maksimal baik bagi pengembangan potensi-potensi kemanusiaannya maupun bagi pengembangan lingkungan masyarakat. Dengan demikian Pekerja Sosial memiliki tugas yang tidak ringan dalam melakukan pekerjaan sosial. Dalam hal ini, National Association of Social Workers (NASW) merumuskan tugas Pekerja Sosial sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterprestasikan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang belum terpenuhi diantara individu-individu dan kelompok-kelompok;

b. Memperbaiki dan meningkatkan hubungan tanggung jawab sosial antara masyarakat dengan individu-individu anggotanya agar kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi tersebut dapat terpenuhi dan lingkungan yang lebih memuaskan dapat tercapai.

c. Menerapkan pengetahuan-pengetahuan spesifik, pengalaman-pengalaman, serta penemuan-penemuan terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat dan perlu dipecahkan melalui program-program kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kebijakan Departemen Sosial, maka pegawai yang telah memiliki profesi pekerjaan sosial, diarahkan untuk menduduki Jabatan Fungsional pekerjaan Sosial. Sebagai konsekuensinya telah diterbitkan Surat Edaran bersama menteri Sosial RI dengan Kepala Badan Administrasi kepegawaian negara Nomor B/C-01-VII-88/MS dan Nomor 17/SE/1988 tanggal 9 Agustus 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pekerja Sosial. Dalam pengertian tentang Pekerja Sosial yang berhak memperoleh jabatan fungsional tidak termasuk pekerja sosial yang bergerak pada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang diselenggarakan swasta atau organisasi non pemerintah (NGO), karena yang dimaksud pekerja sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan unit pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi lainnya.

Pekerjaan Sosial di Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan metodologis untuk mengantisipasi permasalahan kesejahteraan sosial yang begitu cepat. Metodologi praktek Pekerjaan Sosial dengan memanfaatkan paradigma-pradigma yang ada dapat tetap dipakai, namun dengan adanya fokus intervensi Pekerjaan Sosial yang berubah (tidak hanya perseorangan penyandang masalah, kelompok, komunitas, organisasi, tetapi sistem sosial ekonomi dan politik yang lebih luas) dituntut untuk selalu diadakan pengkajian ulang terutama pada kerangka konseptual dasar (Common Base).

Pekerjaan Sosial (tidak pernah) sempat memantapkan kerangka konseptual dasar yang umum (Common Base) bagi praktek Pekerjaan Sosial pada berbagai okupasi, kecuali dalam satu hal mungkin Pekerjaan Sosial pernah dipandang mapan, yaitu dalam hal Case Work, yang ditopang oleh disiplin Psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan dan Psikoanalisis (Holil,1994:1).

Tanda adanya pengkajian ulang dari substansi kerangka praktek Pekerjaan Sosial, khususnya di Indonesia, maka praktek Pekerjaan Sosial akan selalu tertinggal dalam memecahkan permasalahan sosial, yang akhirnya sebagai suatu profesi hanya berfungsi sebagai profesi yang hanya melaksanakan praktek yang bersifat rehabilitasi pada penyandang masalah sosial yang bersumber dari kekurangberhasilan atau kegagalan bidang pembangunan yang lain. Jika profesi pekerjaan Sosial mampu melaksanakan praktek yang bersifat pencegahan (antisipasi) munculnya permasalahan sosial dan bahkan mampu melaksanakan praktek pengembangan sosial (social development), maka Pekerjaan Sosial akan dapat berdiri sejajar dengan porfesi yang lain, bahkan dalam setiap aktivitas (perencanaan, perumusan, kebijaksanaan, dan pelaksanaan) bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial sudah sewajarnya Pekerja Sosial sebagai pemegang ide, pembuat inovasi dan pemimpin kegiatan. Konsep “bekerja bersama” dengan profesi lain dalam aktivitas pembangunan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tercapai di Indonesia.

Apalagi masa pasca APEC, Indonesia akan dihadapkan permasalahan pertambahan penduduk yang semakin meningkat, industrialisasi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi yang tinggi untuk aktivitas ekonomi, pembagian kerja dan kelas sosial yang semakin heterogen, semakin banyaknya tenaga kerja asing, pengaruh globalisasi dari negara-negara maju, sistem informasi yang menembus ruang dan waktu, akan merubah wajah Indonesia di masa yang akan datang.

Ciri-ciri tersebut akan nampak pada pesatnya pembangunan area indutsri baru, sentralisasi aktivitas ekonomi oleh kalangan elit tertentu, globalisasi informasi yang telah mempengaruhi perilaku masyarakat, kapitalisme modern yang mengabaikan masyarakat miskin dan semakin kuatnya politisi dalam menentukan perencanaan dan kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan dibandingkan dengan ilmuwan, sehingga produk kebijaksanaan sering berbenturan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasca Isue kerusakan lingkungan global, seiring dengan berlangsungnya liberalisasi APEC, maka masalah kesejahteraan sosial masyarakat akan menjadi isue sentral bagi dunia, seperti : masalah kemiskinan pada negara-negara berkembang, masalah gerakan radikal dari kaum buruh, masalah narkotika, masalah kriminalitas yang semakin canggih, masalah legitimasi abortus, masalah eksistensi homoseksual, dampak perilaku sosial dari masyarakat anomi, masalah hak azasi manusia, masalah perilaku seksual remaja yang bebas, pergeseran nilai yang berdampak pada krisis keluarga, dan sudah tentu masalah epidemi penyakit menular (terutama HIV/AIDS) sebagai dampak kumulatif dari permasalahan sosial yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pekerja Sosial profesional pada masa yang akan datang dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dan pesatnya secara kuantitas dan kualitas dari permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga dituntut untuk menerapkan strategi yang bersifat sistemik. Hal ini dapat dilaksanakan, jika cara pandang yang holistik dan memiliki kemampuan analisis yang komprehensif. Namun demikian, profil Pekerja Sosial profesional, tergantung pada penguasaan kerangka keilmuan (Body of Knowledge), Kerangka Nilai (Body of Value), dan kerangka Praktek (Body of Skill). Pekerjaan Sosial di Indonesia telah dituntut untuk menunjukkan keandalan, intelektual, serta kejelasaan tentang terminologi. konsep, asas, fakta, nilai-nilai dan norma (Holil, 1994:3)

Berdasarkan analisis tersebut ketetentuan dengan pekerjaan sosial dan sumber daya kesejahteraan sosial yang diusulkan dalam substansi undang-undang sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia di bidang pelayanan kesejahteraan sosial terdiri dari :

a. pegawai pemerintah;

b. tenaga pekerja sosial dan profesi lainnya;

c. tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Sumber daya manusia di bidang pelayanan kesejahteraan sosial memiliki :

a. pengetahuan, nilai dan keterampilan pekerjaan sosial dan profesi lainnya yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

b. kompetensi dalam melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial, pengkajian kebijakan sosial, pengembangan model pelayanan, perencanaan dan evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial, serta kegiatan penunjang.

3. Pengembangan dan penghargaan sumber daya manusia

(1) pengembangan sumber daya manusia meliputi :

a. pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi lembaga kesejahteraan sosial dengan sdm kesejahteraan sosial yang diperlukan untuk menjamin mutu pelayanan kesejahteraan sosial.

c. pengembangan kualitas sdm kesejahteraan sosial dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan.

(2) promosi dan penghargaan bagi SDM kesejahteraan sosial:

a. promosi dan penghargaan bagi sdm kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

b. pekerja sosial berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial serta penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

c. tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang diberikan insentif dan penghargaan dari pemerintah dan/ atau masyarakat.

4. Sarana dan prasarana

Setiap lembaga pelayanan kesejahteraan sosial menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan kesejahteraan sosial.

5. Pendanaan

(1) pendanaan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;

(2) pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pelayanan kesejahteraan sosial paling sedikit 2,5 persen dari apbn dan apbd.

(3) pendanaan pelayanan kesejahteraan sosial bersumber dari partisipasi dunia usaha, keuntungan lelang, penyelenggaraan undian, pengumpulan uang atau barang dan sumbangan sosial masyarakat;

(4) pengelolaan dana pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik.

6. Organisasi profesi

(1) organisasi profesi terdiri dari ikatan pekerja sosial, ikatan lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan ikatan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial.

(2) organisasi profesi berkewajiban menetapkan kode etik profesi pekerjaan sosial

(3) ketentuan mengenai organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

H. PENGELOLAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada masa setelah diberlakukan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, sedang terjadi perubahan pada lingkungan strategis pembangunan kesejahteraan sosial seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, baik yang berkaitan dengan struktur maupun fungsi kelembagaan pada tingkat pusat dan daerah. Karena itu, reposisi sektor kesejahteraan sosial dan reformasi paradigma serta strategi pembangunan kesejahteraan sosial harus menjadi komitmen bersama antara pusat dan daerah. Pemahaman yang beragam antara pusat dan daerah tentang kebijakan, strategi penanganan, penggalian sumber, penetapan kelembagaan, penjabaran program, pengembangan jaringan kerja, pengembangan SDM, dan dimensi-dimensi strategis lainnya; menunjukkan perlunya penataan kembali Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

Dalam era otonomi daerah, pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial lebih bernuansa pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah. Implikasinya adalah bahwa kebijakan, strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal atau regional menjadi fokus pembangunan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang, dengan tetap berada pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut ketentuan dengan pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial yang diusulkan dalam substansi undang-undang sebagai berikut :

1. pengelolaan sistem kesejahteraan sosial nasional merupakan tanggung jawab menteri;

2. pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pelayanan kesejahteraan sosial untuk menjamin mutu pelayanan kesejahteraan sosial;

3. pemerintah dan / atau pemerintah daerah wajib mendirikan instansi yang menangani masalah sosial dan dilengkapi dengan unit pelaksana teknis pelayanan kesejahteraan sosial;

4. pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial lintas daerah kabupaten/ kota;

5. pemerintah kabupaten/kota mengelola pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan karakteristik permasalahan sosial lokal;

6. pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

I. PERAN SERTA MASYARAKAT

Dengan memperhatikan kondisi sosial-kultural masyarakat Indonesia, maka komponen Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional harus seiring pula dengan kenyataan faktual yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni komponen “civic involvement” (kepedulian sesama warga).

Wujud keaktifan warga yang terpancar dalam berbagai kegiatan kepedulian terhadap sesama warga menyandang masalah sosial, telah berkembang sebagai bagian integral dari khasanah kultur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penerapan sistem jaminan sosial nasional hendaknya dipadukan secara`terstruktur dalam perpaduan antara`konsep yang dikembangkan di negara barat/maju (Eropa, Amerika dan negara-negara maju lainnya) dengan komponen sistem yang juga berkembang di Asia pada umumnya, khususnya yang berkembang dalam kultur bangsa Indonesia.

Bentuk pelayanan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan dalam tradisi Indonesia, antara lain arisan, pengumpulan beras perelak/jimpitan, pembuatan lumbung desa, usaha simpan pinjam sampai mekanisme rotasi kerja secara gotong royong di tegalan dan sawah warga desa. Berbagai bentuk ini merupakan mekanisme pertahanan hidup secara informal dan tradisional, yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Indonesia dan warga masyarakat Asia pada umumnya, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama warga. Pendekatan yang menggunakan mekanisme tradisi lokal tersebut, ternyata telah dipakai sebagai cara yang cukup handal oleh kelompok-kelompok miskin dan marjinal sehingga membuktikan bahwa mereka mempunyai kemampuan dasar untuk membangun dan mempertahankan dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa pelayanan kesejhateraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Memperhatikan perspektif jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial di masa mendatang, maka peran Pemerintah harus diletakkan secara strategis untuk mendorong inisiatif warga masyarakat agar dapat mengembangkan berbagai potensi kemandirian mereka dalam rangka membantu sesama warganya. Fokus perhatian harus ditujukan untuk mengangkat berbagai elemen potensial yang terdapat dalam tradisi lokal masyarakat Indonesia. Nilai-nilai budaya lokal telah memperkuat kemampuan masyarakat untuk memelihara taraf kesejahteraannya, dikala sesama warga menghadapi risiko sosial yang berat.

Dukungan kepedulian sosial yang dikembangkan secara tradisional, ternyata telah tumbuh menjadi “modal sosial” yakni kerja sama secara gotong royoong antar warga masyarakat untuk menghasilkan tindakan kolektif guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh sesama warga masyarakat. Pilar modal sosial inilah yang kemudian sebagai kelengkapan elemen dalam sistem jaminan sosial nasional. Di dalam modal sosial, terdapat tiga unsur penting yaitu: semangat karitas (charity), kepedulian sosial (volunteerism) dan kepedulian sesama warga (civic involvement) dan kepedulian warga (civic involvement). Sehubungan dengan itu, maka fokus pengembangan SKSN hendaknya juga dikaitkan secara komprehensif dengan kepedulian sosial yang secara khusus berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai tardisi lokal.

Kepedulian sosial akan dapat dijadikan sebagai gerakan nasional yang mendampingi pelaksanaan komponen bantuan sosial dan asuransi sosial. Dalam pelaksanaan kepedulian, kita akan menemukan bahwa aktivitas yang dilaksanakan masyarakat ternyata mengandung potensi sosial yang dahsyat. Melalui kepedulian sosial dapat terhimpun dana masyarakat (community fund) dalam jumlah besar dan secara serentak terjadi redistribusi penghasilan melalui mekanisme kegotong-royongan.

Berdasarkan uraian diatas maka undang-undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional harus memuat aturan yang melibatkan peran serta masyarakat, baik dalam pengumpulan dana untuk pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial maupun penanganan dalam pengelolaan kelembagaan yang berbasis masyarakat seperti organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dll. Pokok-pokok pikiran yang selayaknya di masukan dalam substansi undang-undang adalah

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam pelaksanaan sistim jaminan kesejahteraan sosial nasional.

(2) Peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, komunias/masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

(3) peran serta masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan kesejahteraan sosial.

(4) masyarakat dapat berperan serta sebagai perencana, penyedia, pelaksana, pengawas pelayanan kesejahteraan sosial.

J. EVALUASI, AKREDITASI, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pelayanan kesejahteraan sosial secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial, sedangkan akreditasi dilakukan untuk menentukan tingkat kelayakan pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun sertifikasi dilakukan untuk memastikan kualifikasi dan kompentensi yang sesuai di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk pendirian lembaga kesejahteraan sosial wajib memperoleh ijin pemerintah atau pemerintah daerah;

Tercapainya kondisi masyarakat yang berkesejahteraan sosial akan diwujudkan melalui kebijaksanaan sosial yang dilaksanakan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga sosial. Badan-badan sosial (Social Agency) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (Social Welfare State) adalah suatu bentuk organisasi yang memberikan pelayanan sosial atau menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik yang didirikan pemerintah atau swasta. Badan/Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan program-program pelayanan kesejahteraan sosial, tidak terlepas dari profesi pokok yaitu Profesi Pekerjaan Sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial di Indonesia memiliki status reguler (diatur berdasarkan perundangan-undangan) atau institusional (melembaga) di dalam masyarakat.

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bergerak dalam pelayanan kesejahteraan sosial bersumber pada tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada warganya untuk memperoleh sumber pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang mereka perlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, menghilangkan keterlantaran serta untuk mewujudkan aspirasinya. Dengan demikian fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah wujud dari tanggung jawab sosial dan partisipasi sosial yang teratur, efisien dan efektif serta memenuhi syarat sebagai usaha kesejahteraan sosial. Selain itu fungsi lembaga sosial merupakan saluran dari pekerjaan sosial dalam praktek. Dengan demikian pada hakekatnya karena proses pekerjaan sosial itulah yang menggerakan secara dinamis usaha-usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Klasifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat ditinjau dari aspek sumber sponsor, pelindung atau pimpinan, sehingga dapat dikategorikan menjadi Lembaga Sosial Pemerintah dan Organisasi Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat. Jika didasarkan atas jenis masalah yang ditangani, dapat meliputi lembaga-lembaga sosial yang menangani kesejahteraan anak dan keluarga, kesehatan, kecacatan, kesehatan jiwa, tindak pidana, pendidikan informal dan perencanaan/koordinasi/pengembangan program. Adapun atas dasar geografis, menjadi tingkat lokal, propinsi, nasional, regional dan international. Ada juga diklasifikasikan menjadi pemberi pelayanan langsung atau “consumer service agencies” dan pemberi pelayanan tidak langsung atau “non consumer service agencies.” Kesemua itu akan diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang akreditasi dan sertifikasi dalam substansi undang-undang.

Ketentuan tentang evaluasi, akreditasi, sertifikasn dan perijinan yang diusulkan dalam substansi undang-undang

1. Evaluasi

(1) evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pelayanan kesejahteraan sosial secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial;

(2) evaluasi dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan penerima pelayanan serta organisasi profesi;

2. Akreditasi

(1) akreditasi dilakukan untuk menentukan tingkat kelayakan pelayanan kesejahteraan sosial;

(2) akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/ atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik;

(3) akreditasi dilakukan atas dasar standar pelayanan kesejahteraan sosial;

3. Sertifikasi

(1) sertifikasi dilakukan untuk memastikan kualifikasi dan kompentensi yang sesuai di bidang pelayanan kesejahteraan sosial;

(2) sertifikat berbentuk ijasah dan sertifikat kompetensi.

(3) ijasah diberikan kepada pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

(4) sertifikat kompetensi diberikan kepada pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat oleh pemerintah atas rekomendasi organisasi profesi sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Pendirian lembaga kesejahteraan sosial

(1) setiap pendirian lembaga kesejahteraan sosial wajib memperoleh ijin pemerintah atau pemerintah daerah;

(2) pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut ijin pendirian lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K. PENEGAKAN HUKUM

Suatu undang-undang hanya dapat berlaku efektif apabila memenuhi persyaratan, yaitu dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Perlu penegasan bahwa UU ini harus memuat sanksi yang tegas dan jelas sehingga masyarakat akan mentaati dan mematuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi pidana dapat berupa penjara/kurungan atau denda yang setinggi-tingginya. Sementara penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RUU yang dimaksud akan dikenakan ancaman sanksi pidana, perlu adanya pembedaan berat ringannya hukuman. Sedangkan untuk sanksi administrasi dapat berupa pencabutan ijin operasional bagi Orsos / Yayasan penyelenggara.

Ketentuan pidana yang diusulkan dalam substansi undang-undang

1. Ketentuan tentang penyidikan

Penyidik berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;

b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum;

c. melakukan pemeriksaan dan/ atau penyitaan atas surat dan atau dokumen yang diperlukan;

d. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan penyidikan;

e. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti;

f. melaporkan hasil penyidikan kepada kepolisian.

2. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi

a. Ketentuan pidana

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak rp. 100.000.000,-

2) setiap orang tua yang dengan sengaja tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, memberikan perlindungan dan kesejahteraan anggota keluarganya dapat dicabut kuasa asuhnya melalui pengadilan dan dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak rp. 50.000.000,-

3) setiap orang yang dengan sengaja melakukan penyimpangan pelayanan kesejahteraan sosial yang tidak sesuai dengan tujuan praktek pekerjaan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak rp. 50.000.000,-

4) setiap orang yang menyalahgunakan dana pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 5 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak rp. 1.000.000.000,-

5) setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau vokasi sebagaimana yang dimaksud pasal 25 ayat 3 yang terbukti palsu dipidana dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak rp. 500.000.000.000,-

6) setiap penyelenggara lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana pasal 26 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak rp. 200.000.000.000,-

b. Sanksi administrasi

1) setiap lembaga pelayanan kesejahteraan sosial tidak menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimal pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 dapat dicabut ijin pendiriannya.

2) setiap penyelenggara lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah akan mendapat surat teguran/peringatan dari panitia setempat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah selayaknya untuk ditinjau kembali dan disempurnakan mengingat adanya perkembangan sistem ketatanegaraan, amandemen UUD tahun 1945 dan pemberlakuan Otonomi Daerah. Perubahan tersebut berkaitan dengan struktur maupun fungsi kelembagaan pada tingkat Pusat dan Daerah, oleh karena itu Reposisi Sektor Kesejahteraan Sosial dan reformasi paradigma dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah Pusat dan Daerah. Pemahaman yang beragam antara Pusat dan Derah mengenai kebijakan, strategi penanganan, penjabaran program dan dimensi strategis lainnya menunjukkan perlunya penataan kembali Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional yang diatur dalam suatu Undang-undang.

Lingkup materi yang diatur dalam Undang-undang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional memuat tentang prinsip-prinsip kesejahteraan sosial, hak warga negara, tanggung jawab warga negara, keluarga dan masyarakat, kewajiban Negara, sasaran dan sumber pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial, peranserta masyarakat, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, lembaga kesejahteraan sosial, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

B. SARAN-SARAN

Dalam pengaturannya materi Naskah Akademis ini akan diatur dalam suatu Undang-undang dan sebagian akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya baik berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait.

Diharapkan Naskah Akademis Undang-undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional menjadi prioritas utama dan pembahasan Program Legislasi Nasional tahun 2005-2006 mengingat kompleksitas permasalahan sosial saat ini dan peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang semakin meningkat.

Selain itu diharapkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional ini dapat segera disusun paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini, agar Undang-undang ini dapat berlaku operasional di masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s