Hidup Untuk Berbagi

WELFARE STATE

Wacana klasik dalam pelayanan sosial mencakup lima hal dasar yakni kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial. Kelima hal ini terkait dengan perkembangan welfare state di mana negara mengambil peran sentral dalam memberi pelayanan sosial kepada warga negara. Secara sederhana, konsep welfare state mengacu pada model redistribusi kesejahteraan yang dikelola negara. Kondisi perekonomian negara yang mapan dengan dukungan pemasukan pajak yang besar dari berbagai elemen dalam negara memungkinkan negara melakukan distribusi silang untuk mengurangi kesenjangan warga negara.[1] Kata welfare state memang sulit diterjemahkan dengan tepat dan ringkas ke dalam bahasa Indonesia. Welfare state bukanlah negara kesejahteraan, tetapi lebih tepat diartikan bahwa beberapa pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, khususnya pendidikan dan pelayanan kesehatan (medical care).[2]
Menurut saya, sebagai mana telah dibahas pada materi sebelumnya mengenai distribusi pendapatan nasional bahwa hal-hal yang menyebabkan ketidaksejahteraan suatu negara antara lain seperti ketidakmerataan pendapatan yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Yang dimaksud dengan tidak meratanya distribusi ialah ketika masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagai pelaku ekonomi, karena distribusi yang dimaksud itu adalah pembagian aktivitas ekonomi diantara anggota-anggota masyarakat karena setiap aktivitas ekonomi itu niscaya memberikan pendapatan bagi pelakunya.[3]apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan sedangkan tingkat kebutuhan yang tinggi maka tingkat kesejahtaeraan masyarakat menjadi turun. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan politik yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian dari kebijakan tersebut, seperti program pelatihan-kerja, membantu orang dalam mendapatkan pekerjaan.[4] Banyak penduduk merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat justru telah gagal menghapuskan atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan absolute yang meluas yang tetap menjadi kenyataan kehidupan ekonomi di hampir semua negara berkembang.[5]
Mendiskusikan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia senantiasa menarik. Mengapa? Indonesia bukan saja negara yang memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, melainkan pula merupakan negara dengan bentangan luas wilayah dan keindahan alam terkemuka di dunia. Namun kenyataannya, Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan kesejahteran yang serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah atau dilemahkan, yang miskin atau dimiskinkan.[6]
Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman negara maju dan berkembang membuktikan bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, ia selalu gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial. Orang miskin dan PMKS adalah kelompok yang sering tidak tersentuh oleh strategi pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar. Kelompok rentan ini, karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, terpelanting ke pinggir dalam proses pembangunan yang tidak adil. Itulah salah satu dasarnya mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan welfare state (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of economic and social development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam policy pengelolaan nation-state-nya pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan. Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (social security), seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran.[7]
Welfare state adalah salah satu bentuk sistem ekonomi.[8] Menurut saya, perekonomian Indonesia dapat menempuh solusi dalam penanganan welfare state salah satunya adalah peningkatan UMKM di Indonesia. Karena pemberdayaan ekonomi rakyat pada dasarnya merupakan manifestasi dari tuntutan pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yang universal, yaitu menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan dengan otonomi sebagai titik tolak.[9] Artinya, ketika pemerintah sangat mendukung sektor UMKM di Indonesia, maka hal tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran di negara ini, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya. Secara konsep, Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi jangka panjang. Dalam setiap periode jumlah tenaga kerja akan bertambah karena ada golongan penduduk yang akan memasuki angkatan kerja. Investasi biasanya diikuti oleh perkembangan teknologi alat-alat produksi, dan ini akan mempercepat lagi pertambahan kemampuan memproduksi. Berbagai negara tidak selalu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan kemampuan memproduksi yang dimiliki oleh faktor-faktor produksi yang semakin meningkat. Di banyak negara kerap kali didapati keadaan dimana pertumbuhan ekonomi yang sebernarnya adalah jauh lebih rendah dari potensi pertumbuhan yang dapat dicapai.[10]
NEGARA DAN WELFARE STATE
Konsep welfare state merupakan salah satu konsep yang sering muncul dewasa ini dan dianggap sebagai suatu bentukan sempurna dari sebuah negara (state) itu sendiri. Edi Suharto, melalui essaynya “Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara”, berusaha mengupas konsep welfare state, baik mulai dari aspek yang paling mendasar, yakni pengertiannya secara konseptual, maupun dalam pelaksanaan dari konsepsi itu sendiri.

Sebagai permulaan, Suharto berusama menjelaskan mengenai makna dari welfare, yang merupakan ide utama dari konsep welfare state. Konsep dari welfare, menurut Suharto, memiliki empat makna yang mendasar, yakni: (1) sebagai kondisi sejahtera (well-being), (2) sebagai pelayanan sosial, (3) sebagai tunjangan sosial, dan (4) sebagai proses atau usaha terencana. Keempat makna tersebut membentuk konsep welfare (kesejahteraan) yang dikenal selama ini. Walaupun begitu, pemaknaan konsep welfare sebagai suatu ‘tunjangan sosial’ menuai kritik karena dianggap menekankan social illfare yang terfokus pada masyarakat ‘miskin’ dibandingkan dengan usaha-usaha demi meningkatkan welfare secara meluas dan merata bagi siapa saja. Makna tersebut serupa dengan konsep Poor Law yang sempat diterapkan di Inggris dan menuai kritik yang kurang lebih sama.

Suharto, dalam hal ini, memiliki pemikiran yang serupa dengan Spicker (1995) dan menekankan garis besar dari kesejahteraan negara, yang menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Selanjutnya, fokus dari konsep kesejahteraan negara adalah pada penyelenggaraan system perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship) di satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation) di pihak lain. Hal tersebut terkait erat dengan kebijakan sosial (social policy).

Pada prakteknya, Suharto melihat bahwa welfare state yang berjalan di dunia terbagi menjadi beberapa model, yakni: (1) model universal, yang ditandai oleh pemberian pelayanan sosial yang merata (2) model korporasi, yang ditandai oleh adanya peran pemerintah, dunia usaha, dan pekerja yang berkontribusi dalam membentuk pelayanan sosial yang merata (work merit welfare states), (3) model residual, yang ditandai oleh pemberian pelayanan sosial khususnya kepada kelompok yang disadvantaged, dan (4) model minimal, yang ditandai oleh pengeluaran pemerintah yang kecil untuk pelayanan sosial. Model-model tersebut dilaksanakan pada negara-negara yang berbeda-beda.

Pada prakteknya pula, banyak pihak yang berpendapat bahwa perkembangan ekonomi global memberikan implikasi terhadap kesejahteraan negara, yaitu bahwa peran negara dalam menjamin pelayanan dan perlindungan sosial semakin melemah. Dari sebab itu, konsep welfare state yang sejak dahulu menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan pembangunan menjadi menuai kritik karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi global yang disebut sebagai neo-liberal. Walaupun, kritik ini mampu dibantah, salah satunya adalah melalui laporannya sehubungan dengan pelaksanaan welfare state yang masih berkembang di negara-negara, yang salah satunya adalah negara Australia.

Walaupun begitu, perkembangan ekonomi global memang mempengaruhi pelaksanaan dari welfare state, khususnya bagi negara-negara berkembang yang cenderung terbawa arus pasar. Hal ini mengakibatkan meluasnya kesenjangan, kerusakan lingkungan, tergerusnya budaya dan bahasa lokal, serta memperparah tingkat kemiskinan, Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan dari Pembangunan Ekonomi (PE) dan Pembangunan Sosial (PS) menjadi semakin mendesak.

Sehubungan dengan PE dan PS, Suharto mengklasifikasikan negara-negara menjadi empat, yaitu: (1) negara sejahtera, dengan tingkat PE dan PS yang tinggi, (2) negara baik hati, dengan tingkat PS yang tinggi, (3) negara pelit, dengan tingkat PE yang tinggi, dan (4) negara lemah, dengan baik tingkat PE dan PS yang rendah. Indonesia, menurut Suharto, masuk ke dalam kategori negara lemah.

Sebagai kesimpulannya, Suharto berusaha menekankan, apapun bentuk model negara kesejahteraan yang dianut, dan apapun bentuk klasifikasi negara yang bersangkutan, pelaksanaan pembangunan demi menyokong kesejahteraan negara, memerlukan keterlibatan dari civil society. Proyek-proyek pengembangan komunitas yang dilaksanakan harus dapat menjamah elemen-elemen masyarakat serta meraih aspek sustainabilitas. Yang dalam hal ini berarti memiliki cakupan yang luas, serta durasi jangka panjang. Khususnya pada negara-negara berkembang yang memiliki agenda PE dan PS yang mendesak di tengah perkembangan ekonomi global.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s